Masyarakat Madani

A.    PENGERTIAN MASYARAKAT MADANI

Zbigniew Rau.

Masyarakat madani adalah sebuah ruang yang bebas dari pengaruh keluarga dan kekuasaan negara.

Han Sung-joo.

Masyarakat madani merupakan sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu, perkumpulan sukarela yang terbebas dari negara, suatu ruang publik yang mampu mengartikulasikan isu-isu politik, gerakan warga negara yang mampu mengendalikan diri dan independen, yang secara bersama-sama mengakui norma-norma dan budaya yang menjadi identitas dan solidaritas yang terbentuk serta pada akhirnya akan terdapat kelompok inti dalam civil society ini.

Kim Sunhyuk.

Masyarakat madani adalah suatu satuan yang terdiri dari kelompok-kelompok yang secara mandiri menghimpun dirinya dan gerakan-gerakan dalam masyarakat yang secara relatif otonom dari negara, yang merupakan satuan-satuan dasar dari produksi dan masyarakat politik yang mampu melakukan kegiatan politik dalam suatu ruang publik, guna menyatakan kepedulian mereka dan memajukan kepentingan-kepentingan mereka menurut prinsip-prinsip pluralisme dan pengelolaan yang mandiri.

Anwar Ibrahim.

Masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat.

B.     KARAKTERISTIK MASYARAKAT MADANI

1.      Free Public Sphere

Adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat.

2.      Demokratis

Warga negara diberikan kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, maupun berinteraksi dengan lingkungan.

3.      Toleransi

Kesediaan individu-individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda.

4.      Pluralisme

Sikap mengakui dan menerima adanya perbedaan.

5.      Keadilan Sosial (social justice)

Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan.

C.    PILAR PENEGAK MASYARAKAT MADANI

Pilar-pilar yang dibutuhkan untuk mewujudkan kekuatan masyarakat madani, adalah:

Lembaga swadaya masyarakat, adalah institusi sosial yang tugasnya adalah memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Supremasi hukum, setiap warga negara baik yang duduk dalam formasi pemerintahan maupun sebagai rakyat, harus tunduk kepada aturan hukum.

Perguruan tinggi, yakni tempat di mana civitas akademikanya merupakan bagian dari kekuatan sosial dan masyarakat madani yang bergerak untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah.

D.    MASYARAKAT MADANI INDONESIA

Strategi dalam memberdayakan masyarakat madani di Indonesia:

1.   Strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik. Strategi ini berpandangan bahwa system demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat. Bagi penganut paham ini, pelaksanaan demokrasi liberal hanya akan menimbulkan konflik, dan karena itu menjadi sumber instabilitas politik. Saat ini yang diperlukan adalah stabilitas politik sebagai landasan pembangunan nasional, karena pembangunan – lebih-lebih yang terbuka terhadap perekonomian global – membutuhkan resiko politik yang minim. Dengan demikian persatuan dan kesatuan bangsa lebih diutamakan dari demokrasi.

2. Strategi yang lebih mengutamakan reformasi system politik demokrasi. Strategi ini berpandangan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah menunggu selesainya tahap pembangunan ekonomi. Sejak awal dan secara bersama-sama diperlukan proses demokratisasi yang pada esensinya adalah memperkuat partisipasi politik. Jika kerangka kelembagaan ini diciptakan, maka akan dengan sendirinya timbul masyarakat madani yang mampu mengontrol terhadap Negara.

3.  Strategi yang memilih membangun masyarakat madani sebagai basis yang kuat kearah demokratisasi. Strategi ini muncul akibat kekecewaan terhadap realisasi dari strategi pertama dan kedua. Dengan begitu strategi ini lebih mengutamakan pendidikan dan penyadaran politik, terutama pada golongan menengah yang makin luas.